SEBANYAK 40 PERSEN KOPERASI DI KOTA SUKABUMI TERANCAM DIBUBARKAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Seperti ditandaskan Kepala Diskop UKM-PP (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Ayep Supriatna, M.M., sebanyak 40 persen koperasi di Kota Sukabumi terancam dibubarkan. Karena dari sebanyak 314 koperasi se Kota Sukabumi, yang aktif melaporkan kegiatan RAT (Rapat Anggota Tahunan) hanya sebanyak 192 koperasi. Sebab RAT merupakan salah satu kriteria aktifnya sebuah koperasi. Oleh karenanya, apabila sebuah koperasi tidak menyelenggarakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, terancam dibekukan dan dibubarkan.

Ditandaskan pula, jumlah koperasi di Kota Sukabumi tersebut, sudah terdata di Kementerian Koperasi RI. Dengan demikian, pada saat koperasi tersebut dibubarkan, Diskop UKM-PP Kota Sukabumi hanya berhak mendampingi saja. Selain itu juga ditandaskan, apabila ada koperasi yang tidak menyelenggarakan RAT, tugas Diskop UKM-PP Kota Sukabumi hanya menyurati, mendatangi dan mengarahkan saja. Selanjutnya ditandaskan, apabila upaya tersebut sudah dilaksanakan, surat terakhir yang berikan kepada koperasi tersebut, yakni surat pembekuan dan selanjutnya surat pembubaran.

Kepala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi menjelaskan, rentang kendali atau kewenangan keberadaan koperasi, saat ini ada di Kementerian Koperasi RI. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi RI Nomor 10 Tahun 2015, yakni kewenangan pengurusan syarat pembentukan koperasi baru, merupakan kewenangan Kementerian Koperasi RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Diskop UKM-PP Kota Sukabumi hanya memiliki fungsi berkoordinasi, untuk laporan RAT dan penyuluhan bagi seluruh koperasi yang aktif. Dijelaskan pula, temuan sejumlah koperasi yang tidak aktif di Kota Sukabumi saat ini, karena pengurus koperasinya belum memahami berbagai kriteria yang harus dilengkapi oleh pengurus koperasi, supaya koperasinya dinyatakan aktif.

Lebih jauh Kepala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi menjelaskan, selain terkendala oleh berbagai kriteria yang harus dilengkapi oleh pengurus koperasi supaya koperasinya dinyatakan aktif, juga biasanya terkendala oleh masalah permodalan. Untuk itu, dalam kepemimpinan Wali Kota Sukabumi yang baru hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Sukabumi Tahun 2018, pihaknya akan melakukan koordinasi, supaya bisa memfasilitasi dalam pemberikan pinjaman modal kepada koperasi.

Leave a Reply