SELAMA 4 HARI PENJABAT WALI KOTA SUKABUMI MENGIKUTI RAKERNAS KE 13 APEKSI TAHUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Selama 4 hari, tepatnya dari tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2018, Penjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., didampingi Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., beserta para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait lainnya, mengikuti Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Ke 13 Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Tahun 2018.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Dirjen Otda (Direktur Jenderal Otonomi Daerah) Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI sekaligus sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Soni Sumarsono, M.DM., mewakili Mendagri (Menteri Dalam Negeri) RI, Tjahjo Kumolo, S.H., ditandai dengan Pemukulan Gong, tepatnya tanggal 25 Juli 2018, di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Dirjen Otda Kemendagri RI mengatakan pentingnya kerja sama daerah untuk meningkatkan akselerasi perekonomian dan pembangunan, yang muaranya untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut merupakan mekanisme pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 sampai dengan Pasal 369. Dalam regulasi itu secara tegas dan jelas diatur tentang kerja sama daerah. Namun kerja sama itu harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta harus saling menguntungkan.

Adapun subjek kerja sama daerah ini melingkupi gubernur, bupati dan wali kota. Sedangkan objek kerja sama ini, yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sementara bentuk kerja sama daerah ini banyak jenisnya. Diantaranya kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau swasta, kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula modelnya, kerja sama daerah ini banyak kategorinya, diantaranya kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Adapun kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan kerja sama sukarela, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan bekerjasama. Sebagai salah satu contohnya kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Surabaya dan Makasar dalam bidang Pariwisata dan Informasi Teknologi.

Leave a Reply