PENJABAT WALI KOTA SUKABUMI MENGIKUTI KONGRES NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., didampingi Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd. serta Kepala Bidang LLA (Lalu Lintas dan Angkutan) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si., selama 4 hari tepatnya dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018, mengikuti Kongres Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2018, yang mengangkat tema, Perdagangan Barang dan Jasa Online.

Kongres yang diselenggarakan oleh LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) dan Bank Indonesia ini, difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI, serta diikuti oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) se Indonesia yang membidangi Perdagangan, Kominfo dan Perhubungan. Sedangkan pelaksanaan kongres tersebut, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Akhli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Dr. Redonnyzar Moenek, M.Devt.M., tepatnya tanggal 27 Agustus 2018, di Hotel Balava Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Akhli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, membahas kemajuan e-commerce di Indonesia saat ini, seperti Traveloka, Gojek, Grab, Toko Bagus dan yang lainnya. Sebab dengan kemajuan tersebut, sangat dibutuhkan adanya regulasi yang dapat mencegah terhadap berbagai hal yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, juga diperlukan adanya perhatian dalam menciptakan persaingan dunia usaha yang baik, untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang tidak teratur.

Adapun upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun kebijakan, dengan diaturnya urusan wajib daerah melalui Kominfo dalam urusan bidang telekomunikasi daerah, dan dalam Undang-Undang Perdagangan telah diatur tentang perlindungan konsumen, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen). Berkaitan dengan hal tersbut, pemerintah daerah memiliki posisi dan urgensi dalam hal tersebut, dengan menampung program dan anggaran terkait perlindungan konsumen. Diharapkannya, ke depan pemerintah daerah dapat memfasilitasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), khususnya dalam membantu pemasaran secara online. Karena bentuk pemasaran saat ini, hampir 50 persen melalui online.

Sementara Penjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M. mengharapkan, dengan dilaksanakannya kongres ini dapat merumuskan dan menghasilkan sebuah keputusan bersama, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur kegiatan perdagangan barang dan jasa secara online. Untuk itu, kegiatan kongres ini perlu mendapat perhatian secara khusus dari semua pihak, karena merupakan tantangan bagi semua pihak, sebab Indonesia merupakan salah satu konsumen perdagangan online terbesar di dunia.

Leave a Reply