KEPALA DISKOMINFO MEMBUKA SOSIALISASI PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Drs. H. Saleh Makbullah, M.Si., hari Kamis, 13 September 2018, di Operation Room Setda Kota Sukabumi, secara resmi membuka sosialisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018, yang terdiri dari para Sekretaris OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta Kecamatan dan Kelurahan se Kota Sukabumi. Adapun yang bertindak sebagai nara sumber dalam sosialisasi tersebut, yakni Ketua KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, Redaktur Pelaksana PR, Enton Supriatna, dan Programer PPID Provinsi Jawa Barat, Deri Ramdani.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi  menandaskan, informasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap orang, sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi ketahanan nasional. Ditandaskan pula, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tengtang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) pada tanggal 30 April 2018, merupakan momentum yang sangat penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia.

Selain itu juga ditandaskan, dalam melaksanakan pelayanan informasi, para PPID harus mempedomani 5 azas, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif dan kesamaan hak, serta diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokan berbagai informasi. Disamping itu juga diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi kepemerintahan yang baik atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan good governance, sebagai salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan hasil dan prestasi serta kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Sebab apabila penyelenggaraan pemerintahan tidak transparan dan tidak dapat dikritik, dapat mengakibatkan terhadap terjadinya masyarakat yang pasif, unjuk rasa dan ketidak berdayaan masyarakat terhadap berbagai aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, apabila pemerintah tertutup terhadap berbagai keburukan serta otoriter dan tidak terbuka dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan serta PPID tidak dibentuk, bisa menimbulkan terjadinya korupsi politik dan penyalahgunaan jabatan politik, untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Berkaitan dengan hal tersebut, PPID dan KIP sangat penting, untuk menciptakan dan mewujudkan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan.

Leave a Reply