Pemerintah Pusat Memiliki 3 Program Untuk Menginventarisir Kawasan Kumuh

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala DPU-PRP-KPP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asep Irawan, M.Sc. mengungkapkan, Pemerintah Pusat memiliki 3 program, untuk menginventarisir kawasan kumuh di setiap daerah di Indonesia. Antara lain program rutin dari DAK (Dana Alokasi Khusus), yang anggarannya masuk ke Kas Daerah, untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2), yang sifatnya sektoral, melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah, untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan. Dijelaskannya, anggaran tersebut tidak masuk ke Kas Daerah, tapi melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Selain itu, juga program Kotaku, sebagai pengganti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Untuk itu, Kepala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi mengharapkan, melalui ke 3 program tersebut, masalah kawasan kumuh khususnya di Kota Sukabumi, dapat dilaksanakan secara optimal dan diselesaikan dengan baik, sesuai dengan harapan semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Dijelaskan pula, Pemerintah Kota Sukabumi melalui DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi, hingga saat ini masih fokus melaksanakan pengentasan kawasan kumuh di wilayah Kota Sukabumi, melalui program Kotaku. Disamping itu juga dijelaskan, pada tahun 2016 yang lalu, pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 1,2 milyar, kepada 7 kelurahan yang tersebar di 7 wilayah kecamatan se Kota Sukabumi.

Sedangkan pada tahun 2017 ini, menurut rencana akan dikucurkan kepada 8 kelurahan yang tersebar di 7 wilayah kecamatan se Kota Sukabumi. Karena program tersebut, dalam setiap tahun lokasinya senantiasa berganti-ganti, yakni apabila program tersebut pada tahun sebelumnya dilaksanakan di kelurahan A, maka pada tahun berikutnya dipindahkan ke kelurahan B. Namun mengenai programnya, masih tetap difokuskan untuk menangani dan mengentaskan masalah kawasan kumuh.

Adapun mengenai besaran anggaran program tersebut, seperti dikatakan Kepala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi, menurut rencana besarannya yakni Rp. 350 juta untuk setiap kelurahan, untuk pembangunan lingkungan, sanitasi, air bersih, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan sebagainya. Disamping itu, juga ada pembangunan skala kawasan yang sifatnya kontraktual oleh pihak ketiga, yang anggarannya sebesar Rp. 5 milyar, untuk menangani dan mengentaskan kawasan kumuh, minimal seluas 4 hektar kawasan kumuh, yang ada di setiap kelurahan di Kota Sukabumi.