SELURUH KAWASAN KUMUH DI KOTA SUKABUMI AKAN SEGERA DIDATA ULANG

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Seperti dijelaskan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, seluruh kawasan kumuh di Kota Sukabumi, menurut rencana akan segera didata ulang. Maksud dan tujuannya, untuk mengevaluasi luas kawasan kumuh dan melihat keberhasilan pengentasan kawasan kumuh di Kota Sukabumi. Dijelaskan pula, berbagai intervensi program pengentasan kawasan kumuh di Kota Sukabumi, hingga saat ini terus dilakukan. Untuk itu, setelah dievaluasi dan didata ulang serta melihat progres pengurangan kawasan kumuh melalui berbagai intervensi dan beberapa program yang dilakukan, akan diterbitkan kembali Surat Keputusan yang baru, untuk mengganti Surat Keputusan yang lama.

Lebih jauh Kepala Bappeda Kota Sukabumi menjelaskan, pengurangan kawasan kumuh di daerah mana pun termasuk di daerah Kota Sukabumi sangat sulit dilakukan, karena pada saat dilakukan pembenahan terhadap beberapa kawasan kumuh, akan muncul kawasan kumuh lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya untuk mengurangi kawasan kumuh ini, harus melibatkan semua pihak, yakni pemerintah dan swasta serta partisipasi dan kepedulian masyarakat. Dengan demikian, upaya pengurangan tehadap kawasan kumuh ini dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

Dijelaskan pula, untuk menginventarisir kawasan kumuh di setiap daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat memiliki 3 program. Antara lain program rutin dari DAK (Dana Alokasi Khusus), yang anggarannya masuk ke Kas Daerah, untuk membiayai pembangunan. Kemudian program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2), yang sifatnya sektoral melalui kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah, untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan. Namun anggaran untuk pembangunan tersebut tidak masuk ke Kas Daerah, tapi melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

Selanjutnya Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), sebagai pengganti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Dikatakannya, Program Kotaku ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yakni 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Leave a Reply