RAPBD KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 MASIH TETAP SEBESAR RP. 1,3 TRILYUN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi menandaskan, RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Sukabumi Tahun 2019, masih tetap sebesar Rp. 1,3 trilyun, atau sama dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Murni Kota Sukabumi Tahun 2018. Namun RAPBD Kota Sukabumi tersebut masih belum sempurna, karena bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat belum dimasukkan. Dengan demikian, APBD Murni Kota Sukabumi Tahun 2019 ini masih sama dengan APBD Murni Kota Sukabumi Tahun 2018.

Penandasan Wali Kota Sukabumi tersebut, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, tentang Penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap 3 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi, yakni tentang RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2019, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Pengelolaan Perhubungan, tepatnya tanggal 11 Oktober 2018, di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi.

Dijelaskannya, secara substansi, RAPBD Tahun 2019 ini merupakan APBD Tahun Pertama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta untuk mengakomodir berbagai janji politik dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023. Selain itu juga dijelaskan, APBD Kota Sukabumi ini merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di daerah, serta diharapkan dapat mewujudkan berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, harus tetap mempedomani berbagai ketentuan, kaidah, norma, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menyinggung Raperda tentang BUMD, seperti dikatakan Wali Kota Sukabumi, bahwa BUMD ini didasarkan pada Pasal 402 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa BUMD yang telah ada sebelum ada dan diberlakukannya undang-undang tersebut, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Adapun maksud dan tujuannya, supaya BUMD dapat lebih berperan, khususnya dalam menunjang terwujudnya tata perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Leave a Reply