KLHS RPJMD HARUS DIBUAT OLEH KEPALA DAERAH

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sesuai amanat PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 7 Tahun 2018, bahwa KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), harus dibuat oleh Kepala Daerah pada saat memasuki awal pemerintahan, untukmemastikan bahwa prinsip pembangunan yang berkelajutan, telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, serta kebijakan, rencana dan program.

Demikian disampaikan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi. pada Uji Publik Ke 2 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, tepatnya tanggal 29 Oktober 2018, di Hotel Horison Kota Sukabumi. Uji Publik tersebut diikuti oleh para Kepala adir HSKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta instansi dan lembaga terkait, unsur akademisi dan yang lainnya. Sedangkan yang bertindak sebagai nara sumber, yakni dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negri), Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), serta dari ITB (Institut Teknologi Bandung).

Dijelaskannya, KLHS belum dibahas, karena aspek lingkungan sangat menentukan pada saat menyusun dan membuat RPMJD. Sebab lingkungan merupakan salah satu indikator peradaban manusia. Untuk itu diharapkan, dalam menyusun dan membuat KLHS ini, harus didasarkan pada proses yang komprehensif, proses yang sistematis dan proses yang berkelanjutan, untuk menjamin bahwa pembangunan yang berkelanjutan bisa terpenuhi. Dijelaskan pula, Pemerintah Kota Sukabumi menginginkan, bahwa proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta efektif dan efisien, berlandaskan pada KLHS.

Wali Kota Sukabumi menandaskan, ada sekitar 39 persen yang harus dituntaskan dalam proses penyusunan dan pembuatan KLHS, serta ada sekitar 70 persen yang belum mencapai target dalam proses penyusunan dan pembuatan KLHS ini. Selain itu juga ditandaskan, dokumen KLHS yang disusun dan dibuat, bukan hanya untuk jangka waktu 5 tahun ke depan saja, tapi dokumen ini keberadaannya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Karena disusun dan dibuatnya KLHS ini, diantaranya untuk mengatur, mengawasi dan mengatisipasi berbagai pergerakkan lingkungan hidup, sebagai dampak dari dikeluarkanya berbagai kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Sukabumi mengharapkan, agar dalam Uji Publik Ke 2 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 ini, dapat menghasilkan berbagai rumusan, rekomendasi dan skenario yang baik dan tepat, serta dapat disetujui dan disepakati bersama oleh semua pihak.

Leave a Reply