UPACARA PERINGATAN KE 73 HDKD TAHUN 2018 HARUS DIMAKNAI SEBAGAI BENTUK PENYEMANGAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengharapkan, Upacara Peringatan Ke 73 HDKD (Hari Dharma Karya Dhika) Tahun 2018, harus dimaknai sebagai bentuk penyemangat oleh seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) RI, untuk senantiasa berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Harapan Menkumham RI tersebut, disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., selaku Inspektur Upacara, saat memberi sambutan pada Upacara Peringatan Ke 73 HDKD Tahun 2018, di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nyomplong Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 30 Oktober 2018.

Selain itu, Upacara Peringatan Ke 73 HDKD Tahun 2018 ini, juga harus dimaknai dari sudut pandang kinerja oleh seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham RI, khususnya dalam mengoptimalkan kinerja yang sebaik-baiknya. Sebab persoalan kinerja di lingkungan Kemenkumham RI ini, merupakan tanggungjawab bersama seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham RI dari hulu sampai ke hilir. Dikatakannya, ASN di lingkungan Kemenkumham RI yang mempunyai komitmen dan disiplin yang kuat dan tinggi terhadap tanggungjawabnya, dapat menciptakan budaya kerja yang baik dan sehat di lingkungan kerjanya masing-masing. Dikatakan pula, Tahun 2018 ini merupakan tahun implementaif E-Gov Kemenkumham RI, yakni hampir semua pelayanan hukum dan HAM di lingkungan Kemenkumham RI telah berbasis teknologi dan informasi. Untuk itu, seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham RI jangan berhenti berinovasi, serta berbagai aplikasi dan kesisteman harus terus diperbaiki dan ditingkatkan, baik dari segi kecepatannya maupun dari segi akurasi datanya.

Lebih jauh dikatakan, saat ini Kemenkumham RI sudah mempunyai data center. Berkaitan dengan hal tersebut, Menkumham RI meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham RI, agar seluruh aktivitas yang berbasis data di lingkungan Kemenkumham RI, dapat disajikan melalui data center secara tepat, akurat dan akuntabel. Disamping itu, Menkumham RI juga merasa prihatin dengan rendahnya minat baca dan menulis masyarakat Indonesia, yang dianggap memiliki korelasi terhadap tingginya angka kriminalitas, serta berdampak pada penuhnya Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan). Oleh karenanya, Menkumham RI meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham RI khususnya yang bertugas di Lapas dan Rutan, agar menyediakan ruang khusus membaca bagi masyarakat, khususnya bagi para Napi (Nara Pidana) dan Anak Pidana.

Leave a Reply