PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 RAPERDA KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pendapat Akhir Wali Kota Sukabumi tentang persetujuan terhadap 2 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi, yakni tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, dengan acara Penetapan Rantus (Rancangan Keputusan) DPRD Daerah Kota Sukabumi tentang persetujuan terhadap ke 2 Raperda Kota Sukabumi tersebut, tepatnya tanggal 29 Oktober 2018, di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., atas nama Pemerintah Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Anggota DPRD Kota Sukabumi terutama kepada Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kota Sukabumi, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya, untuk merampungkan pembahasan ke 2 Raperda tersebut. Sebab pencapaian kinerja Anggota DPRD Kota Sukabumi ini, sudah selayaknya mendapatkan apresiasi.

Diharapkannya, dengan ditetapkannya Raperda Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini, dalam setiap penyelenggaraan perhubungan, baik dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan maupun penyelenggaraan perkeretaapian yang menjadi urusan Pemerintah Kota Sukabumi, dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Selain itu, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian yang aman, tertib dan selamat. Sedangkan manfaat bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di bidang perhubungan, yakni adanya payung hukum dalam melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)-nya, serta dalam menegakkan hukum di bidang penyelenggaraan perhubungan.

Yang tidak kalah penting, dengan Perda (Peraturan Daerah) ini, masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian yang aman, tertib dan selamat, dengan memberikan masukan, pendapat dan dukungan. Dikatakannya, peran serta masyarakat tersebut, dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi atau  organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Demikian pula dengan ditetapkannya Raperda tentang Pengelolaan BUMD, Pengelolaan BUMD diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan teratur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Dijelaskannya, Pengelolaan BUMD yang diatur dalam Raperda ini, merupakan tindak lanjut dari amanat PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yakni pengaturan secara umum mengenai pengelolaan, peningkatan dan pengembangan fungsi BUMD, agar dapat lebih berperan dalam menunjang terhadap terwujudnya tata perekonomian daerah, serta fungsinya sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan tata cara pendirian masing-masing BUMD, diatur dengan Perda tersendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Leave a Reply