WALI KOTA SUKABUMI SUDAH MENANDATANGANI UMK UNTUK KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, sudah menandatangani UMK (Upah Minimum Kota) untuk Kota Sukabumi Tahun 2019, yakni sebesar Rp. 2.331.752,00, serta sedang diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk ditetapkan dan disahkan. Usulan UMK tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen atau sebesar Rp. 173.322,00 dari tahun 2018, yakni sebesar Rp. 2.158.430,00.

PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si. menjelaskan, usulan UMK tersebut biasanya tidak ada perubahan, karena sesuai dengan perhitungan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun berjalan dikalikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sudah disepakati oleh Depeko (Dewan Pengupahan Kota) Sukabumi. Dijelaskan pula, pengusulan UMK tersebut, menindaklanjuti Surat Edaran Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentang Kenaikan UMP dan UMK.

Disamping itu juga dijelaskan, pengusulan UMK tersebut sudah tidak bisa dimusyawarahkan lagi, karena selain sudah mengacu pada perhitungan KHL dan UMP termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, juga sudah disepakati oleh Depeko Sukabumi dan ditandatangani oleh Wali Kota Sukabumi sekligus diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk ditetapkan dan disahkan.

Lebih jauh dijelaskan, setelah disepakati dan disahkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK untuk Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, UMK tersebut akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 mendatang, serta seluruh perusahaan yang ada di Kota Sukabumi diharapkan sudah bisa menyesuaikan dan melaksanakan UMK tersebut. Namun bagi perusahaan yang merasa keberatan terhadap UMK tersebut, dalam jangka waktu 30 hari setelah UMK tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, bisa mengajukan keberatan kepada Gubernur Jawa Barat.

Menyinggung perusahaan yang ada di Kota Sukabumi, menurut PLT Kepala Disnaker Kota Sukabumi, yang terdata oleh Disnaker Kota Sukabumi saat ini berjumlah 620 perusahaan. Namun dari jumlah tersebut, ada sekitar 6 perusahaan yang mengalami gulung tikar atau bangkrut, karena faktor perekonomian perusahaan tersebut.

Dalam pada itu, Anggota Depeko Sukabumi, Ade Wahyudin menjelaskan, UMK tersebut sudah tidak bisa diperdepatkan lagi, baik dari segi KHL dan UMP maupun dari segi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena perhitungan dan penetapan UMK tersebut sudah sesuai dengan perhitungan dan perusmusan yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta pihak Depeko Sukabumi hanya mengikuti saja.

Leave a Reply