PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BUKAN TANGGUNG JAWAB BAGIAN HUKUM SAJA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Seperti ditandaskan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, Pembentukan Produk Hukum Daerah bukan tanggung jawab Bagian Hukum saja, tapi tanggung jawab seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pemrakarsa. Penandasan Wali Kota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun  2018, bagi Aparat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 19 November 2018, di Hotel Horison Kota Sukabumi.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., Kepala Dinas Sat Pol PP Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, S.STP., M.Si., Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, S.STP., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini, S.H., M.H., dan para tamu undangan lainnya.

Ditandaskan pula, Pembentukan Produk Hukum Daerah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai ketentuan tambahan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan di Daerah.

Wali Kota Sukabumi mengharapkan, dengan dilaksanakannya Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan Aparat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan Rancangan Produk Hukum Daerah di Kota Sukabumi.

Sementara Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M. menjelaskan, dilaksanakannya Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, sebagai salah satu upaya penanaman pengetahuan dan pemahaman kepada Aparat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan di Kota Sukabumi. Selain itu, juga dalam rangka koordinasi, untuk menyamakan persepsi dan membekali Aparat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Leave a Reply