WAKIL WALI KOTA SUKABUMI MEMBUKA LOKAKARYA PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2018

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Editor      : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., secara resmi membuka Lokakarya Perencanaan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh DPU-PRP-KPP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kota Sukabumi, bertempat di Hotel Maxone Kota Sukabumi, hari Kamis, 29 November 2018. Maksud dan tujuannya, dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk berpasitipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik dalam perencanaan tata ruang. Hadir pada kesempatan tersebut, unsur Legislatif, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), BUMN, para Camat dan Lurah, unsur Akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas dan para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sukabumi menandaskan, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang tepatnya dalam pasal 7 ayat 1 mengatakan, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaanya, tugas sebagaimana pasal 7 ayat 1 undang-unmdang tersebut, negara memberikan kewenangan penyelengaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah, melibatkan peran serta masyarakat.

Ditandaskan pula, peran serta masyarakat dalam penataan tata ruang ini, disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Adapun peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 undang-undang tersebut, antara lain partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfatan tata ruang, dan partisipasi dalam mengendalikan penataan tata ruang. Sebab partisipasi merupakan salah satu elemen penting dalam good government. Sedangkan untuk mendorong terciptanya good government, banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan good government.

Selanjutnya ditandaskan, pelibatan masyarakat dalam penataan ruang, untuk mendukung pembangunan wilayah, serta prinsip dasar yang perlu diperankan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses penataan ruang, dan memposisikan pemertintah sebagai fasilisator dalam proses penataan ruang. Selain itu, juga menghormati hak yang dimiliki masyarakat, menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya, menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakan etika dan moral, serta memperhatikan perkembangan teknologi dan profesionalisme.

Leave a Reply