PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN TOL BOCIMI SUKABUMI 2 DITARGETKAN SELESAI AKHIR TAHUN 2018 INI

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Seperti diungkapkan Kepala Kantor ATR – BPN (Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional) Kota Sukabumi, A. Wajah Ganjar, proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Bocimi Sukabumi 2 Sesi 3 dan 4 untuk wilayah Kota Sukabumi sudah mencapai 80 persen, serta ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018 ini. Diungkapkan pula, luas tanah di Kota Sukabumi yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol tersebut, seluruhnya mencapai 10 hektar yang terbagi dalam 221 bidang, tersebar di 3 kelurahan.

Antara lain, di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh sebanyak 145 bidang seluas 6,72 hektar, di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh sebanyak 5 bidang seluas 0,13 hektar, dan di Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole sebanyak 71 bidang seluas 3,05 hektar, dengan estimasi anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp. 100 milyar, dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Kepala Kantor ATR – BPN Kota Sukabumi menandaskan, pihaknya merasa optimis, bahwa proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol tersebut bisa selesai pada akhir tahun 2018 ini. Sebab proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Bocimi di 3 kelurahan di Kota Sukabumi tersebut berjalan lancar. Selain itu, juga sudah dilaksanakan musyawarah dengan para pemilik tanah di tiga 3 kelurahan tersebut, hanya tinggal dilakukan verifikasi ulang dan pembayaran melalui rekening tabungan para pemilik tanah masing-masing, sesuai dengan kesepakatan dan nominal yang ditaksir oleh Tim Appraisal.

Ditandaskan pula, para pemilik tanah di 3 kelurahan tersebut, mayoritas memilih ganti rugi dalam bentuk uang. Sebab pemerintah menawarkan 3 opsi bentuk ganti rugi kepada para pemilik tanah tersebut, yakni dalam bentuk uang, saham dan tanah pengganti, termasuk isi yang ada dalam bidang tanah masing-masing.

Lebih jauh ditandaskan, tanah di 3 kelurahan di Kota Sukabumi yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bocimi ini, selain tanah kosong, juga pemukiman, sarana pendidikan dan fasilitas lainnya. Namun demikian, ganti rugi yang diberikan oleh Kementerian PUPR bisa disepakati dan diterima oleh para pemilik tanah tersebut. Karena Tim Appraisal dan Kementrian PUPR, menyiapkan bentuk ganti rugi yang lebih baik, sehingga para pemilik tanah di 3 kelurahan di Kota Sukabumi tersebut mengerti dan menyepakatinya.

Leave a Reply