SALAH SATU INSTRUMEN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DARI CUKAI TEMBAKAU

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi/ —H. Andri S. Hamami, S.H., M.H.— menandaskan/ salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang digambarkan dalam APBN (Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bersumber dari Cukai Tembakau yakni sekitar 2 persen, yang dibagikan ke seluruh provinsi serta kabupaten dan kota se Indonesia, dalam bentuk DBHCTB (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

Penandasan Wakil Wali Kota Sukabumi tersebut, disampaikan dalam sambutan saat membuka secara resmi Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tahun 2018, tepatnya tanggal 13 Desember 2018, di Ballroom Hotel Anugrah Kota Sukabumi. Adapun peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut, antara lain para Camat dan Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan perwakilan Pedagang, dengan nara sumber Kepala Dinas Sat Pol PP Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, S.STP., M.Si., serta dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bogor.

Selain itu Wakil Wali Kota Sukabumi menandaskan, apabila melihat DBHCHT dalam konteks anggaran, tentu sangat penting dan strategis, karena menyangkut jumlah uang yang tidak sedikit, serta dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun dari sisi kesehatan sangat dilema bagi pemerintah. Karena rokok merupakan sebuah ancaman dan sangat membahayakan bagi kesehatan setiap individu masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen industri rokok, pemerintah tidak bisa melakukan penutupan, karena akan berdampak pada terciptanya dan meningkatnya pengangguran secara masif, baik di level buruh pabrik rokok maupun di kalangan petani tembakau. Demikin pula di sisi konsumen, pemerintah tidak mungkin melarang secara absolut untuk tidak merokok, karena merupakan hak azasi dari setiap individu masyarakat.

Untuk menanggapi dan mengatasi hal tersebut, menurut Wakil Wali Kota Sukabumi diperlukan adaya sebuah kebijakan yang bersifat win-win solution bagi semua pihak, diantaranya meningkatkan cukai rokok, menghilangkan rokok ilegal dan pita palsu, membatasi kadar nikotin dan tar, serta membatasi ruang gerak para perokok, supaya tidak merokok di setiap KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dan di setiap ruang publik. Dikatakannya, untuk Kota Sukabumi sudah diterbitkan dan diberlakukan Perda (Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR. Disamping itu, juga harus ada upaya yang sistematis dalam menggunakan DBHCHT, yakni untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Leave a Reply