WALI KOTA SUKABUMI MEMBUKA RAKOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG BEBAS KKN

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, membuka secara resmi Rakor (Rapat Koordinasi) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tepatnya hari Selasa, 18 Desember 2018, di Ballroom Hotel Anugrah Kota Sukabumi. Sedangkan yang hadir dalam kesempatan tersebut, unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Sukabumi, Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan para tamu undangan lainnya.

Wali Kota Sukabumi dalam sambutannya menandaskan, melalui Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bebas KKN ini, dapat mempercepat pembangunan, sesuai dengan harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, juga dapat mengevaluasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan, untuk ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, pengawasan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan sangat diperlukan, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Disamping itu, Wali Kota Sukabumi meminta kepada seluruh peserta Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bebas KKN ini, bisa berdiskusi dengan baik dan lebih aktif, serta dapat mengungkapkan, meluangkan dan menyampaikan berbagai hal yang menjadi keraguan yang dialami dan dihadapi, supaya outputnya bisa diterapkan dan dilaksanakan di setiap SKPD di Kota Sukabumi.

Menyinggung prestasi dan penghargaan yang sudah didapat oleh Pemerintah Kota Sukabumi khususnya yang berkaitan dengan bebas korupsi, hingga saat ini sudah ada 2 SKPD. Antara lain Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Sukabumi, mendapat Penghargaan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dari KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI, tepatnya tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 giliran Kecamatan Citamiang mendapat Penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, juga dari KemenPAN-RB RI.

Wali Kota Sukabumi mengharapkan, dengan diraihnya Penghargaan WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB RI oleh Disdukcapil Kota Sukabumi dan Kecamatan Citamiang ini, dapat memicu dan memotivasi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, untuk senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada segenap lapisan masyarakat dalam berbagai bidang, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, supaya seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, ke depannya bisa meraih penghargaan tersebut.

Leave a Reply