APARATUR PEMERINTAH HARUS MENDATANGI MASYARAKAT

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi menandaskan, pola pemerintahan yang saat ini sedang dijalankan dan harus dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yakni aparatur pemerintah harus mendatangi masyarakat, bukan masyarakat yang mendatangi aparatur pemerintah. Penandasan Wali Kota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Sosialiasi dan Diseminasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) UPT (Unit Pelaksana Teknis) SLRT Repeh Rapih Dinas Sosial Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 21 Desember 2018, di Hotel Fresh Kota Sukabumi.

Ditandaskan pula, salah satu program yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi, yakni UPT SLRT Repeh Rapih. Maksud dan tujuannya, untuk membantu dan mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin dalam melakukan rujukan. Selain itu, juga untuk memantau, memastikan dan menangani keluhan masyarakat dengan baik. Selanjurnya ditandaskan, hal tersebut sudah menjadi komitmen Dinas Sosial Kota Sukabumi, sebagai salah satu bagian dari usaha untuk mendorong agenda perlindungan sosial, supaya dapat berjalan dengan baik dan lebih tepat sasaran.

Wali Kota Sukabumi mengharapkan, ke depan UPT SLRT Repeh Rapih Dinas Sosial Kota Sukabumi ini, harus menerapkan teknologi, untuk lebih mempermudah dan mempercepat serta menuntaskan pelayanan kepada masyarakat secara bersama-sama dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait, sekaligus untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi didampingi PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M., menyerahkan berbagai bantuan, dalam rangka rangkain Peringatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tahun 2018 Tingkat Kota Sukabumi.

Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi menjelaskan, dilaksanakannya Sosialiasi dan Diseminasi UPT SLRT Repeh Rapih Dinas Sosial Kota Sukabumi ini, untuk mendukung program Pemerintah Pusat khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, dalam mengembangkan SLRT, untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, serta untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif.

Dijelaskan pula, SLRT memiliki 4 fungsi utama, yakni integrasi layanan dan informasi, identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala. Diharapkannya, dengan dilaksanakannya SLRT ini, dapat memperkuat hubungan jejaring kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, melalui PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Leave a Reply