PEMERINTAH KOTA SUKABUMI AKAN MEMPERKUAT KELEMBAGAAN BPBD KOTA SUKABUMI


Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. menandaskan, Pemerintah Kota Sukabumi akan memperkuat dan meningkatkan kelembagaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Sukabumi, dari mulai anggaran hingga personil. Maksud dan tujuannya, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan bencana yang semakin sering terjadi di Kota Sukabumi. Selain itu juga ditandaskan, kelembagaan BPBD Kota Sukabumi ini seharusnya ditingkatkan setara dengan Eselon 2, supaya lebih kuat dan anggarannya pun harus diperhatikan, untuk mempercepat penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Sukabumi.

Dalam pada itu, Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Drs. Asep Suhendrawan menjelaskan, secara kelembagaan BPBD Kota Sukabumi saat ini memiliki 53 personil, yang terdiri dari personil Damkar (Pemadam Kebakaran), penanggulangan bencana, serta administrasi, Dijelaskan pula, baik mengenai anggaran maupun personel dapat dikatakan sangat terbatas, terutama personil penanggulangan bencana di luar kebakaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi mengatakan sangat menyambut baik atas rencana Pemerintah Kota Sukabumi, yang akan memperkuat dan meningkatkan kelembagaan BPBD Kota Sukabumi. Dikatakan pula, dalam penanganan bencana, BPBD Kota Sukabumi terkadang mengalami kendala, terutama dari sisi personel dan anggaran. Namun demikian, hingga saat ini hal tersebut tidak menjadi masalah bagi BPBD Kota Sukabumi, terutama dalam memberikan pelayanan dan penanggulangan bencana, serta kepada para korban yang terdampak bencana.

Selain itu juga dikatakan, personil penanggulangan bencana di BPBD Kota Sukabumi saat ini hanya 6 orang. Namun hal ini tidak menjadi kendala, karena pada saat di lapangan melakukan penanggulangan bencana dibantu oleh para relawan. Tapi pada saat terjadi bencana berbarengan di beberapa titik, personil penanggulangan bencana BPBD Kota Sukabumi ini sangat kewalahan. Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi mengharapkan, kelembagaan BPBD Kota Sukabumi ini bisa menjadi Instansi Type A, karena dapat berdampak pada personil dan anggaran, Disamping itu juga mengharapkan, agar regulasi kebijakan pengelolaan anggaran darurat bencana, yang semula dari BTT (Belanja Tidak Terduga) dapat disesuaikan dengan dinamika strategis, tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Untuk itu, anggaran tersebut perlu diatur, yakni anggaran BTT khusus untuk menangani bencana dalam Perwal (Peraturan Wali Kota) secara tersendiri. Sebab Perwal BTT yang dimiliki saat ini, tidak hanya untuk bencana saja, tapi juga untuk hal-hal di luar kebencanaan.

Leave a Reply