WALI KOTA SUKABUMI SERAHKAN SERTIFIKAT PTSL KEPADA WARGA KECAMATAN WARUDOYONG

Reporter : KHAERU SOBRI

Redaktur/Editor : RATNA NURSEHA

Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, didampingi kepala kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Sukabumi, AW Ganjar, menyerahkan secara simbolis sertifikat program  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) kepada 54 warga kelurahan Warudoyong dan 57 Warga Kelurahan Nyomplong di Aula Kelurahan Warudoyong, Kota Sukabumi, Senin, 4 Januari 2019. Hadir pada kesempatan tersebut, Camat Warudoyong, Lurah Warudoyong dan Lurah Nyomplong.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi mengatakan, program PTSL ini merupakan program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah atau bidang. Ditandaskan pula, bahwa program dari pemerintah pusat  ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal tersebut dimaksudkan supaya seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah sudah tersertifikasi sehingga Kota Sukabumi bisa dikatakan sebagai  kota lengkap.

Selain itu juga, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar ATR/BPN yang telah mendorong dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program yang digulirkan pemerintah pusat sehingga warga Kota Sukabumi dapat memperoleh sertifikat kepemilikan tanah dengan biaya yang relatif terjangkau.

Wali Kota juga menghimbau kepada warga yang telah menerima sertifikat program PTSL agar menjaga dan memelihara dokumen tersebut sebaik mungkin serta jangan sampai diserahterimakan kepada orang lain yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan diri sendiri. Dikatakan pula, bagi warga yang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah agar segera melangkapi berkas-berkasnya. Sebab pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2019 masih mengalokasikan program PTSL untuk 3.000 bidang tanah.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kota Sukabumi, AW Ganjar menyebutkan, program PTSL di  Kota Sukabumi menargetkan sebanyak 30 ribu bidang yang terbagi dalam beberapa kategori diantaranya kategori 1, 2, 3 dan 4. Dijelaskannya, kategori satu merupakan kategori yang sudah mendapatkan sertifikat. Sedangkan kategori dua adalah bidang tanah yang yang sudah diukur namun masih bermasalah sehingga belum bisa diterbitkan sertifikatnya. Kemudian kategori tiga yaitu bidang tanah yang telah diukur namun belum memiliki identitas dan belum ada kelengkapan dokumen persyaratan. Selanjutnya untuk kategori empat adalah kategori yang telah memiliki sertifikat bidang tanah akan tetapi belum dipetakan.

Leave a Reply