YANG SUDAH MEMILIKI LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT BARU 13 KELURAHAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) Kota Sukabumi, Ferry Nur Trisnawati, S.Pt., M.M. mengungkapkan, dari 33 kelurahan se Kota Sukabumi, yang sudah memiliki Lumbung Pangan Masyarakat baru 13 kelurahan, diantaranya Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros, Kelurahan Babakan dan Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum, serta Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu.

Dikatakannya, seharusnya setiap kelurahan di Kota Sukabumi memiliki Lumbung Pangan Masyarakat. Namun beberapa kelurahan menghadapi kendala, diantaranya dalam penyediaan lahan seluas 4 meter kali 6 meter. Sebab persyaratan untuk membangun Lumbung Pangan Masyarakat ini, harus di atas tanah seluas 4 meter kali 6 meter hibah dari masyarakat, karena tidak ada anggaran dari kelurahan atau dari pemerintah untuk menyediakan lahan tersebut.

Selain itu, beberapa kelurahan dan masyarakat beranggapan, bahwa Lumbung Pangan Masyarakat ini harus dibangun di area persawahan. Tapi dalam pelaksanaannya tidak demikian, sebab bisa dibangun dimana saja termasuk di  permukiman masyarakat, yang penting harus di lahan hibah dari masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan berupaya optimal melakukan sosialiasi dan mengedukasi masyarakat di setiap kelurahan, tentang pembangunan dan pentingnya memiliki Lumbung Pangan Masyarakat. Dijelaskannya, Lumbung Pangan Masyarakat ini tidak harus berupa beras saja, tapi bisa berupa pangan pokok strategis lainnya, seperti gula, minyak dan sebagainya.

Dijelaskan pula, pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat ini,  sesuai dengan  pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatakan, bahwa dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Menetapkan Cadangan Pangan Nasional, yakni Cadangan Pangan Pemerintah Pusat, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Maksud dan tujuannya, untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat.

Disamping itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah. Sedangkan Cadangan Pangan Masyarakat, bisa dilihat dari Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses pangan masyarakat. Lebih jauh dijelaskan, Lumbung Pangan Masyarakat ini merupakan salah satu model perangkat ketahanan pangan masyarakat yang cukup efektif, sebagai tempat penyimpanan untuk menjaga stabitas pasokan pangan.

Leave a Reply