PENGADILAN AGAMA SUKABUMI CANANGKAN ZONA INTEGRITAS WBK DAN WBBM

Reporter : KHAERU SOBRI

Redaktur/Editor : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Pengadilan Agama Sukabumi mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Kota Sukabumi pada Jumat (23/3/2019). Langkah ini merupakan salah satu upaya  institusi Pengadilan Agama Sukabumi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih serta melayani di lingkup lembaga tersebut.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan piagam pencanangan zona integritas WBK dan WBBM oleh ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Drs. H. Udin Najmudin, SH.MH, disaksikan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, Kodim 0607 Kota Sukabumi, Pengadilan Negeri Sukabumi serta Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Drs. H. Udin Najmudin, SH.MH menuturkan, pencanangan zona integritas WBK dan WBBM merupakan bagian dari ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan kerja maupun lembaga.

Dikatakannya, setelah pencanangan ini, mudah-mudahan Pengadilan Agama Sukabumi bisa lebih maju terutama untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Selain itu juga dapat meningkatkan kinerja aparat pengadilan dan terhindar dari praktek KKN.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Sukabumi,H. Achmad Fahmi mengungkapkan, dirinya menyambut baik adanya pencanangan zona integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Sukabumi. Dijelaskannya, pelaksanaan zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajaranya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya terutama dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditandaskannya, penerapan WBK dan WBBM ini untuk mencapai tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Ketiganya yakni birokrasi yang bersih dari KKN dan akutanbel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Leave a Reply