SELURUH PEGAWAI DAN PEKERJA BISA TERCOVER OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi mengharapkan, agar  seluruh pegawai dan pekerja bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pegawai non PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dan tenaga kerja dalam pengerjaan kegiatan lelang maupun non lelang pembangunan di Kota Sukabumi. Harapan tersebut disampaikan pada kegiatan evaluasi dan monitoring BPJS Ketenagakerjaan di Kota Sukabumi, baru-baru ini, di Hotel Balcony Kota Sukabumi.

Sebab maksud dan tujuan didirikannya negara ini, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna kalimat tersebut harus dipahami, bahwa pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, dalam kerangka melindungi masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat melakukan intervensi program, dengan menjaminkan program perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, melalui berbagai program. Diantaranya program jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, yang keseluruhannya mengacu kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Adapun yang harus terlibat dan berperan aktif serta bertanggungjawab terkait jaminan tersebut, yakni penyelenggara negara.

Dikatakannya, kegiatan evaluasi dan monitoring BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting, karena masih ada hal yang belum dipahami terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab pekerja formal dan non formal, ruang lingkupnya sangat luas sekali. Sebagai salah satu contohnya dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui lelang, para tenaga kerjanya wajib dan harus masuk BPJS Ketenagakerjaan dan dicantumkan dalam kontrak. Selain itu, kegiatan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan serta SKPD yang tidak melalui lelang pun, seperti perbaikan ringan, para pekerjanya harus masuk BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian pula setiap pegawai non PNS yang ada di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. harus dimasukkan pada jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, Wali Kota Sukabumi meminta kepada para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, agar memasukkan seluruh pegawai non PNS ke BPJS Ketenagakerjaan, sebab Pemerintah Kota Sukabumi senantiasa berkomitmen melaksanakan berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Disamping itu, para ujung tombak yang membantu pemerintah dalam proses pembangunan, yakni para RW dan RT harus masuk BPJS Ketenagakerjaan. Intinya seluruh masyarakat yang ada di Kota Sukabumi yang melakukan pekerjaan baik formal maupun non formal, harus tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Leave a Reply