Reporter : Hendriansyah
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menggelar konferensi pers untuk merespons aspirasi dan tuntutan, yang disampaikan oleh para ketua RT dan RW se – Kota Sukabumi terkait keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).
Pada konferensi pers yang diadakan di balai kota pada 21 Mei 2026, Ayep Zaki menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat melalui P2RW. Namun seperti ditambahkannya, penganggaran P2RW tahun ini terkendala penyesuaian alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang berdampak pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Setelah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, disepakati bahwa P2RW tetap akan dijalankan. Ia menegaskan bahwa jika P2RW belum masuk ke dalam APBD murni, maka akan dianggarkan melalui mekanisme APBD Perubahan.
“Kita tunggu TKD. Sampai hari ini belum ada informasi pasti. Saya minta kepada Sekretaris Daerah sekarang segera kirim surat, dan saya pun akan segera datang ke Kementerian Keuangan, untuk menanyakan kepastian TKD,” jelasnya.
Penyesuaian alokasi dana TKD ini berdampak pula pada penundaan beberapa program pemerintah daerah. “Pemotongan (TKD) itu mencapai Rp159 miliar,” lanjutnya.
Adapun terkait pengelolaan dana kelurahan, Ayep Zaki menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan intervensi, dan menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada pihak kelurahan. “Dana kelurahan itu sudah ada aturannya, saya tidak pernah intervensi,”ujarnya.
Sedangkan mengenai insentif bagi RT dan RW, diakuinya memang ada keterlambatan, namun hal ini akan diselesaikan dalam waktu dekat.
Ia pun menyatakan bahwa dirinya membuka ruang dialog terbuka bagi semua pihak. “Saya sangat terbuka dengan kritik apapun. Tapi dasarnya bukan ujaran kebencian, iri dengki atau caci maki, dan bukan ingin menjatuhkan,” ucapnya.
