Reporter : Riksan
Tim Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat, pada 14 Agustus 2025 melakukan penilaian terhadap kinerja TPPS Kota Sukabumi dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting. Penilaian yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting, diikuti di antaranya oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua TP – PKK Ranty Rachmatillah, dan Ketua Bidang I TP – PKK Kia Florita, beserta jajaran ASN dari berbagai perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota memaparkan mengenai implementasi aksi konvergensi stunting pada tahun 2024, yang menurut Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) berhasil menurunkan angka prevalensi stunting Kota Sukabumi menjadi 19,7 persen dari angka 26,9 persen pada tahun 2023.
“Tujuan kami menurunkan angka prevalensi stunting secara bertahap, dengan sasaran meningkatnya kolaborasi dalam penanganan stunting, pemanfaatan satu data sasaran intervensi dan spesifik, dan meningkatkan pendampingan dalam penanganan stunting,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk menurunkan angka prevalensi stunting, seperti mengalokasikan 60 % dana kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan stunting. Selain itu dipaparkan pula mengenai kinerja pentahelix yang di antaranya melibatkan Baznas, Ikatan Dokter Indonesia, Setukpa Lemdiklat Polri, dan beberapa perguruan tinggi.
“Kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari pertemuan, sosialisasi, edukasi terkait stunting kepada masyarakat dan keluarga risiko stunting, dan 40 % dana kelurahan digunakan untuk membangun sarana prasarana bagi masyarakat seperti sanitasi dan MCK,” tambahnya.
Adapun pada tahun 2025, Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 75.397.148.426 dengan 72 sub kegiatan yang tersebar di 12 Perangkat daerah dan tujuh Kecamatan, dengan komposisi anggaran 89,24 % untuk intervensi sensitif, 10,11 % intervensi spesifik, dan 0,65% untuk koordinasi, publikasi dan monitoring evaluasi.
Pada bagian akhir pemaparannya, ia pun mengharapkan kinerja Pemerintah Kota Sukabumi bersama pemangku kepentingan lainnya, mendapatkan apresiasi dari TPPS Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi pemaparan Wakil Wali Kota, TPPS Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi seperti revisi target penurunan angka prevalensi stunting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2025 – 2029.
