Reporter : Ahmad Zulkarnain
Pemerintah Kota Sukabumi berupaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI). Upaya telah mulai dilakukan seperti dengan digelarnya rapat koordinasi intensif antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statisik, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi. Rapat yang diadakan di Kantor Bappeda pada 13 Januari 2026, bertujuan untuk memperkuat perencanaan data prioritas, pengumpulan, serta integrasi data sektoral agar selaras dengan kebijakan nasional.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sukabumi Asep Supriadi, menjelaskan bahwa secara kebijakan dan kepemimpinan data, Kota Sukabumi sudah menunjukkan capaian tinggi.
“Skor Domain Kebijakan dan Kelembagaan mencapai 98,33, bahkan Domain Data Leadership memperoleh nilai sempurna 100. Artinya, komitmen pimpinan daerah sudah sangat kuat,” ujarnya
Namun, ia mengakui bahwa tantangan terbesar ada pada Domain Penyelenggaraan SDI yang hanya meraih skor 40,03. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam perencanaan, pemeriksaan, dan pengumpulan data.
“Produsen data harus lebih disiplin dalam mengirimkan dataset sesuai jadwal, lengkap dengan dokumen validasi dan berita acara,” tegasnya.
Pemanfaatan DTSEN Jadi Andalan
Salah satu strategi utama yang disepakati adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis integrasi data sosial ekonomi daerah. Bappeda menargetkan penguatan sistem ini rampung pada Januari 2026 dengan melibatkan lintas sektor, termasuk BPS, Diskominfo, dan Sekretariat Daerah.
Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Keamanan Informasi Diskominfo Kota Sukabumi Cepi Suryadi Marwan, mengatakan penggunaan DTSEN akan meningkatkan keterlacakan data.
“Setiap dataset akan memiliki jejak sumber dan waktu pemutakhiran yang jelas, sehingga validitas data sebagai dasar kebijakan tidak diragukan,” ujarnya.
Kurasi Indikator SDGs
Upaya peningkatan kualitas SDI meliputi pula kurasi indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 244 indikator global, hanya sekitar 130 indikator yang dinilai relevan dan memiliki sumber data yang tersedia di tingkat daerah.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari redundansi dan memastikan setiap indikator memiliki definisi operasional yang jelas.
“Bukan sekadar mengejar angka, tapi membangun budaya kerja berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nenden Eviyanti, kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda.
Fokus Perbaikan
Adapun terdapat beberapa aspek perbaikan yakni penyusunan standar data geospasial, standarisasi metadata untuk interoperabilitas, penguatan data Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan optimalisasi data perpajakan, seperti tax ratio.
Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kota Sukabumi, Zulkarnain, menekankan pentingnya penguatan data sektor keuangan.
“Data perpajakan seperti tax ratio sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan pengguna data yang semakin spesifik,” katanya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan mencapai target integrasi penuh pada 2026.
