Reporter : Arif Hidayat
Pada tahun 2025, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan peningkatan dan perbaikan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sukabumi, yang digelar di Gedung Juang pada 8 April 2026.
Adapun seperti dijelaskannya, indikator makro pembangunan yang menunjukkan perbaikan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mencapai angka 5,32 % melebihi provinsi dan nasional. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,23, angka kemiskinan turun menjadi 6,90%, dan tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan ke angka 8,19%. Kendati demikian masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, seperti peningkatan kapasitas fiskal daerah, terutama karena tahun ini realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik 8,98 %.
Sedangkan untuk perencanaan program pembangunan 2027, Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan lima isu prioritas yakni penurunan angka pengangguran, modernisasi pengelolaan sampah, pengurangan angka kemiskinan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur publik, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu terdapat pula isu strategis seperti pembukaan jalan Tol Bocimi Seksi 3, penyiapan kawasan industri, serta aktivasi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Tantangan terutama dampak dari situasi global, kalau terus berlanjut mudah – mudahan dana transfer ke daerah sudah cair dari pemerintah pusat, untuk menstabilkan kondisi APBD kita,” jelasnya saat diwawancara.
Sementara Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Asep Supriadi, mengatakan bahwa tujuan diadakannya Musrenbang adalah untuk mewadahi saran dan masukan berbagai pemangku kepentingan, terkait isu aktual dan strategis dalam penyusunan rencana program pembangunan, yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027.
Saat ini Bappeda telah menampung 316 usulan dari masyarakat, dengan 296 usulan yang akan direalisasikan. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mendapatkan jumlah usulan terbanyak dengan 168 usulan. Dijelaskannya seluruh usulan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk direalisasikan.
