Reporter : Liwan Zu Tunru
Ketua Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Provinsi Jawa Barat, Prof.Dr. Erliyana Hasan, mengukuhkan jajaran pengurus PPI Kota Sukabumi masa bakti 2025 – 2030, dalam acara pengukuhan yang dilaksanakan pada 30 April 2025 di Balai Kota. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan Ketua Dewan Pengurus PPI Kota Sukabumi, DR. H. Mulyono.
Adapun pengurus PPI Kota Sukabumi yang dikukuhkan diantaranya adalah Ketua Dewan Pakar PPI, Drs. H. Dudi Fathulloh, dan Wakil Ketua Dewan Pakar, H. Deden Solehudin, S. Ag, MM, kemudian Ketua Dewan Pertimbangan PPI, H. Udin Koswara, SH, MH, dan Wakil Ketua I Dewan Pengurus, H. Kamal Suherman.
Ketua PPI Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari keberadaan PPI yakni menjadi teladan dan penyemangat bagi generasi muda serta menjadikan pensiunan sebagai individu mandiri.
“Tujuan PPI adalah untuk menyemangati generasi muda, Gen Z, (terlebih) jumlah pensiunan di Indonesia mencapai 30,9 persen. Kemudian menjadikan para pensiunan tidak bergantung kepada siapapun, mampu memandirikan dirinya sendiri,” ucapnya.
Ia menambahkan untuk mendorong kemandirian para pensiunan, pihaknya merencanakan untuk mendirikan badan usaha yang dikelola oleh pensiunan.
“PPI Jabar merencanakan pembentukan badan usaha milik pensiunan, kita sudah melakukan pendekatan ke berbagai kementerian dan instansi terkait,” tambahnya.
Sedangkan Wali Kota yang juga dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PPI Kota Sukabumi, dalam sambutannya menyampaikan target pembangunan yang diusungnya yakni optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui normalisasi pajak, retribusi dan instrumen fiskal lainnya.
Ia menegaskan bahwa jika PAD Kota Sukabumi dapat dikelola secara maksimal, maka kemampuan kas daerah akan semakin kuat sehingga bisa didistribusikan secara merata ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna menunjang program – program pembangunan.
Acara pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas antar pensiunan serta mendorong sinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih sejahtera dan berdaya.
