Kota Sukabumi menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan, sehingga berhak menerima penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Kesehatan di Auditorium Kemenkes, Jakarta pada Rabu, 12 November 2025.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki yang menghadiri acara tersebut bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Ida Halimah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran, tenaga kesehatan, serta kader PKK dan Posyandu yang telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting.
“Alhamdulillah, hari ini Kota Sukabumi mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Prestasi ini diraih berkat keberhasilan menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 7,2 persen, dari 26,4 persen menjadi 19,2 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian ini menjadi hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang terus aktif melakukan intervensi gizi dan edukasi di tingkat keluarga. Ia menegaskan bahwa upaya penurunan stunting di Sukabumi akan terus berlanjut dengan semangat kolaboratif.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah agar Sukabumi menjadi salah satu kota yang mampu mencapai sasaran nasional penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2029,” tambahnya.
ANGKA STUNTING NASIONAL MENURUN SIGNIFIKAN
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting nasional. Ia menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya sejak 2013, angka stunting nasional berhasil turun di bawah 20 persen.
“Pada tahun 2024, angka stunting nasional turun menjadi 19 persen, setelah sebelumnya bertahan di atas 30 persen selama satu dekade. Ini capaian besar, namun kita masih punya PR besar untuk mencapai target 14 persen di tahun 2029,” ujar Budi Gunadi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa penurunan stunting telah menjadi salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, hingga kader di tingkat desa dan Posyandu.
“Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi dan komitmen lintas sektor, sekaligus memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi seperti Kota Sukabumi,” ujar Wihaji.
PENANGGULANGAN STUNTING BUTUH KOLABORASI BERBAGAI PIHAK
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting nasional merupakan hasil kerja bersama antara pusat dan daerah.
Ia mengapresiasi kerja keras seluruh kepala daerah, tenaga kesehatan, serta kader PKK dan Posyandu di seluruh Indonesia.
“Program ini harus kita kawal bersama. Penurunan angka stunting bukan hasil kerja satu pihak, melainkan hasil sinergi dari semua elemen bangsa,” kata Gibran.
Ia mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting, termasuk Jawa Barat yang mencatat penurunan signifikan sebesar 5,8 persen.
