Reporter : Hendriansyah
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026 untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinkes Kota Sukabumi, Ida Halimah, saat diwawancara di kantornya pada 4 Agustus 2026, menyebutkan bahwa DBHCHT yang dikelola oleh pihaknya, dimanfaatkan untuk menyediakan obat – obatan esensial, dan sarana prasarana kesehatan.
“Misalnya untuk obat – obatan untuk pelayanan kesehatan dasar, karena kan kita tidak mendapatkan lagi anggaran dari DAK. Kemudian beberapa alat kesehatan, kita alokasikan pula pengadaannya dari DBHCHT. Kita juga gunakan untuk menyediakan dehumidifier,” jelasnya.
Selain itu, Dinkes mengalokasikan pula DBHCHT dimanfaatkan pula untuk menanggulangi stunting. Ia menambahkan bahwa sasaran dari upaya penanggulangan ini adalah ibu hamil yang berstatus KEK atau Kurang Energi Kronis, dan balita yang berstatus rawan stunting.
“Untuk penanggulangan stunting, dalam perencanaan kita DBHCHT ini adalah untuk pemberian susu, pangan olahan medis khusus,” tambahnya.
Ia melanjutkan pemanfaatan anggaran DBHCHT tersebut, didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
“Pada bidang kesehatan ada tiga pemanfaatan yaitu untuk kontribusi terhadap penurunan angka stunting, pemenuhan persediaan obat – obatan dan alat – alat kesehatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Dinkes Terus Galakkan Upaya Penanggulangan Stunting
Pada kesempatan yang sama, Ida juga menerangkan upaya penanggulangan stunting yang menjadi menjadi salah satu target utama dari Pemerintah Kota Sukabumi. Seperti dijelaskannya, saat ini berbagai upaya tengah dilakukan dengan sasaran yang telah teridentifikasi berdasarkan data SIGIZI.
“Ada sekitar 1.500 balita dengan kondisi stunting, kemudian ditangani dengan berbagai program baik spesifik maupun sensitif, ya itu salah satunya dengan pemberian asupan gizi lebih baik. Kita akan lakukan evaluasi setelah penanganan itu dilakukan,” jelasnya.
Penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, tidak hanya mengandalkan program yang disusun oleh Dinkes saja, tetapi dibantu pula dengan gerakan yang melibatkan seluruh ASN, yaitu gerakan satu telur satu pegawai.
“Gerakan satu telur satu pegawai terus berjalan. Jadi ketika keroyokan dengan adanya program pemberian PMT, pemberian susu, kemudian gerakan ini, mudah – mudahan nanti saat evaluasi ini akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan stunting,” tandasnya.
