Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, melakukan konsolidasi demi memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Konsolidasi ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Komdigi pada 16 September 2026.
Pada rapat yang diikuti pula di antaranya oleh jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, serta kementerian dan lembaga terkait, Meutya mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu pengamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujarnya.
Adapun rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Salah satu pembahasan dalam rapat adalah percepatan penanganan konten negatif, seperti konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini dan menyusun respons yang tepat.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.
Dalam forum tersebut, Meutya juga menekankan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Sebab transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.
