Pemkot Sukabumi Menggelar Forum Dialog Publik Untuk Merespons Tuntutan PC PMII

Reporter : Riksan

Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Forum Dialog Publik untuk menjawab 11 tuntutan pokok dan 2 tuntutan mendesak, yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi. Forum yang diadakan pada 28 April 2026 di balai kota, dihadiri diantaranya oleh Ketua PC PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi, dan Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi.

Adapun 11 tuntutan pokok dan 2 tuntutan mendesak di antaranya terdiri dari tuntutan penyelesaian masalah infrastruktur, penyelesaian fasilitas pendidikan, serta fasilitasi ruang aman dan pemberdayaan perempuan.

Pada Forum Dialog Publik yang diikuti pula oleh jajaran PC PMII Kota Sukabumi, sejumlah kepala perangkat daerah memberikan respons terhadap tuntutan PC PMII. Seperti dalam penyelesaian masalah infrastruktur, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mulai menerapkan metode betonisasi untuk memastikan infrastruktur jalan memiliki daya tahan lama. Selanjutnya Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk meningkatkan sarana prasarana di 70 sekolah. Selain itu pada tahun 2025 pun telah dilakukan perbaikan fasilitas di sejumlah sekolah.

Terkait ruang aman bagi perempuan, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), telah melakukan penanganan terhadap sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian dalam upaya pencegahan, DP2KBP3A juga kerap memberikan edukasi, bahkan mengajak setiap kampus untuk membentuk kerja sama strategis dalam perlindungan perempuan.

Sekretaris Daerah pada kesempatan ini mengapresiasi langkah PC PMII Kota Sukabumi, yang telah memberikan saran dan masukan konstruktif terhadap kinerja pemerintah. Ia juga mempersilakan PC PMII Kota Sukabumi untuk berkunjung dan berdialog secara langsung ke berbagai perangkat daerah, untuk memperdalam setiap jawaban yang diberikan oleh perangkat daerah pada forum dialog publik ini.

Leave a Reply