Reporter : Hendriansyah
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi menggelar High Level Meeting dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mendukung Stabilitas Harga dalam Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif”. Kegiatan yang diadakan di balai kota pada 27 Oktober 2026, dihadiri para pemangku kepentingan di antaranya dari Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi saat ini. Fokus utama diletakkan pada empat pilar pengendalian inflasi, yakni menjaga harga tetap terjangkau, memastikan ketersediaan pasokan barang, melancarkan jalur distribusi hingga ke masyarakat, serta membangun komunikasi yang transparan dan efektif antar semua pihak.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, ketika membuka High Level Meeting menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah, harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama agar stabilitas perekonomian daerah tetap terjaga.
“Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di Kota Sukabumi,” jelasnya.
Beberapa langkah konkret yang disepakati meliputi pemantauan rutin harga di pasar-pasar tradisional, memperkuat jalur distribusi dari produsen ke konsumen, serta mengantisipasi potensi lonjakan permintaan pada periode-periode tertentu. Komunikasi yang cepat dan akurat juga ditekankan agar informasi mengenai ketersediaan dan harga barang dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga mencegah terjadinya ketidakpastian yang tidak perlu.
Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, dalam laporannya menyampaikan bahwa High Level Meeting merupakan upaya untuk memperkuat sinergi TPID, sebab pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu instansi saja.
“Perlu kerja sama yang erat antar pemerintah daerah, pusat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil dan terjangkau,” ujarnya
